BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemerintahan
mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di
beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena pemerintahan yang berlaku
pada saat itu dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat.
Pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi
statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis,
absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum
minoritas untuk memprotes hal hal tersebut.
Secara luas berarti sistem
pemerintahan yang
berlaku itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku
kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan
politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi pemerintahan yang
kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam
pembangunan pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang
bisa mempraktikkan pemerintahan itu secara menyeluruh.
Secara
sempit, sistem
pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan
guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya
perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.
B. RUMUSAN MASALAH
Dari judul dan latar belakang maka penulis
merumuskan antara lain ;
1. Pemerintahan apa
saja yang pernah berlaku di indonesia?
2. Bagaimana sejarah
berlakunya pemerintahan di indonesia ?
3. Apa saja
Pokok-pokok pemerintahan yang pernah berlaku di indonesia?
4. Apa saja kelebihan
dan kekurangan dalam pemerintahan yang pernah berlaku di indonesia?
C. TUJUAN
Dengan
dibuatnya makalah ini kami berharap dapat mencapai tujuan yang kami inginkan
yaitu :
1. Dapat mempelajari
Pemerintahan apa saja yang pernah berlaku di indonesia.
2.
Dapat mempelajari
dan memahami sejarah berlakunya pemerintahan di indonesia.
3.
Dapat mempelajarai dan memahami Pokok-pokok
pemerintahan yang pernah berlaku di indonesia?
4.
Dapat mempelajari kelebihan dan kekurangan dalam
pemerintahan yang pernah berlaku di indonesia?
Semoga
makalah yang saya buat dapat memberikan manfaat kepada siswa-siswi SMA NU
Sukomalo, khususnya saya sendiri agar menjadi siswi yang lebih dapat menghargai
nilai-nilai dari sejarah Indonesia.
BAB II
PEMBAHASAN
A. SISTEM PEMERINTAHAN YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA
1.
Pemerintahan Presidensial
Merupakan sistem pemerintahan di mana kepala pemerintahan
dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen
(legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden
berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.
Seperti yang terjadi Pada awal kemerdekaan
yaitu tahun 1945-1949 Indonesia memberlakukan pemerintahan presidensial tetapi
sebab kedatangan sekutu(agresi militer) dan berdasarkan Maklumat Presiden no X
tanggal 16 November 1945 terjadi pembagian kekusaaan dimana kekuasaan eksekutif
dipegang oleh Perdana Menteri maka sistem pemerintahan indonesia menjadi Sistem
Pemerintahan Parlementer. Dan kembali di
berlakukan lagi pada pada tahun 1959 sampai sekarang.
Ciri-ciri sistem pemerintahan
Presidensial:
a. Pemerintahan
Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.
b. Eksekutif tidak
mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.
c. Kabinet bertanggung
jawab kepada presiden.
d. Eksekutif dipilih
melalui pemilu.
2. Pemerintahan
Parlementer
Merupakan suatu sistem pemerintahan di
mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen
mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan
pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab
kepada parlemen.
Seperti halnya pada tahun 1950 sampai 1959
Bentuk pemerintahan Indonesia saat itu adalah serikat dengan konstitusi RIS
sehingga sistem pemerintahan yang digunakan adalah parlementer.
Ciri-ciri dan syarat sistem pemerintahan
Parlementer:
a. Pemerintahan Parlementer
didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.
b. Adanya tanggung jawab
yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara
presiden dan kabinet.
c. Eksekutif dipilih oleh
kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.
3. Pemerintahan Campuran
Dalam sistem pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari
system pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden
sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala
pemerintahan.
Seperti halnya pada tahun 1949 sampai 1950
pemerintahan indonesia Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang
diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy
Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan
cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen
mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.
B. SEJARAH BERLAKUNYA PEMERINTAHAN INDONESIA
1.
Berlakunya
Pemerintahan Periode 1945-1949
*
Lama
periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
*
Bentuk
Negara : Kesatuan
*
Bentuk
Pemerintahan : Republik
*
Sistem
Pemerintahan : Presidensial
*
Konstitusi
: UUD 1945
*
Presiden
& Wapres : Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949 27 - Desember 1949)
Pernyataan van
Mook untuk tidak berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu
perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Gelagat
ini sudah terbaca oleh pihak Republik Indonesia, karena itu sehari sebelum
kedatangan Sekutu, tanggal 14 November 1945, Soekarno sebagai kepala
pemerintahan republik diganti oleh Sutan Sjahrir yang seorang sosialis dianggap
sebagai figur yang tepat untuk dijadikan ujung tombak diplomatik, bertepatan
dengan naik daunnya partai sosialis di Belanda.
Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.
Setelah munculnya Maklumat Wakil Presiden No.X tanggal 16 November 1945, terjadi pembagian kekuasaan dalam dua badan, yaitu kekuasaan legislatif dijalankan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasaan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh presiden sampai tanggal 14 November 1945. Dengan keluarnya Maklumat Pemerintah 14 November 1945, kekuasaan eksekutif yang semula dijalankan oleh presiden beralih ke tangan menteri sebagai konsekuensi dari dibentuknya sistem pemerintahan parlementer.
2. Berlakunya Pemerintahan Periode 1949-1950
*
Lama
periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950
*
Bentuk
Negara : Serikat (Federasi)
*
Bentuk
Pemerintahan : Republik
*
Sistem
Pemerintahan : Parlementer Semu (Quasi Parlementer)
*
Konstitusi
: Konstitusi RIS
*
Presiden
& Wapres : Ir.Soekarno = presiden RIS (27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950)
Assaat
= pemangku sementara jabatan presiden RI (27 Desember 1949 - 15 Agustus 1950)
Pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2
september 1949 dikota Den Hagg (Netherland) diadakan konferensi Meja Bundar
(KMB). Delegasi RI dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO (Bijeenkomst
voor Federale Overleg) dipimpin oleh Sultan Hamid Alkadrie dan delegasi Belanda
dipimpin olah Van Harseveen.
Adapun tujuan diadakannya KMB tersebut itu
ialah untuk meyelesaikan persengketaan Indonesia dan Belanda selekas-lekasnya
dengan cara yang adil dan pengakuan kedaulatan yang nyata, penuh dan tanpa
syarat kepada Republik Indonesia Serikat (RIS).
Salah satu keputusan pokok KMB ialah bahwa
kerajaan Balanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dam
tidak dapat dicabut kembali kepada RIS selambat-lambatnya pada tanggal 30
Desember 1949.
Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :
Demikianlah pada tanggal 27 Desember 1949 Ratu Juliana menandatangani Piagam Pengakuan Kedaulatan RIS di Amesterdam. Bila kita tinjau isinya konstitusi itu jauh menyimpang dari cita-cita Indonesia yang berideologi pancasila dan ber UUD 1945 karena :
a. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara
serikat (federalisme) yang terbagi dalam 16 negara bagian, yaitu 7 negara
bagian dan 9 buah satuan kenegaraan (pasal 1 dan 2, Konstitusi RIS).
b. Konstitusi RIS menentukan suatu bentuk negara
yang leberalistis atau pemerintahan berdasarkan demokrasi parlementer, dimana
menteri-menterinya bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah
kepada parlemen (pasal 118, ayat 2 Konstitusi RIS)
c. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan
sama sekali jiwa atau semangat pembukaan UUD proklamasi sebagai penjelasan
resmi proklamasi kemerdekaan negara Indonesia (Pembukaan UUD 1945 merupakan
Decleration of independence bangsa Indonesia, kata tap MPR no. XX/MPRS/1996).Termasuk
pula dalam pemyimpangan mukadimah ini adalah perubahan kata- kata dari kelima
sila pancasila. Inilah yang kemudian yang membuka jalan bagi penafsiran
pancasila secara bebas dan sesuka hati hingga menjadi sumber segala
penyelewengan didalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.
3. Berlakunya Pemerintahan Periode 1950-1959
*
Lama
periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
*
Bentuk
Negara : Kesatuan
*
Bentuk
Pemerintahan : Republik
*
Sistem
Pemerintahan : Parlementer
*
Konstitusi
: UUDS 1950
*
Presiden
& Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
UUDS 1950 adalah
konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950
hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.
UUDS 1950 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang Perubahan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, dalam Sidang Pertama Babak ke-3 Rapat ke-71 DPR RIS tanggal 14 Agustus 1950 di Jakarta.
Konstitusi ini dinamakan "sementara", karena hanya bersifat sementara, menunggu terpilihnya Konstituante hasil pemilihan umum yang akan menyusun konstitusi baru. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante secara demokratis, namun Konstituante gagal membentuk konstitusi baru hingga berlarut-larut.
Dekrit Presiden
1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD
baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10
November 1956. Namun pada kenyataannya sampai tahun 1958 belum berhasil
merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat
pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi
hal itu, Presiden Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang
Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD
'45. Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269
suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan
setuju lebih banyak tetapi pemungutan suara ini harus diulang, karena jumlah
suara tidak memenuhi kuorum. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1
dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai
kuorum. Untuk meredam kemacetan, Konstituante memutuskan reses yang ternyata
merupkan akhir dari upaya penyusunan UUD.
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.
Pada 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka.
Isi dekrit presiden
5 Juli 1959 antara lain :
a. Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak
berlakunya lagi UUDS 1950
b. Pembubaran Konstituante
c. Pembentukan MPRS dan DPAS
4. Berlakunya Pemerintahan Periode 1959-1966
(Orde Lama)
*
Lama
periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966
*
Bentuk
Negara : Kesatuan
*
Bentuk
Pemerintahan : Republik
*
Sistem
Pemerintahan : Presidensial
*
Konstitusi
: UUD 1945
*
Presiden
& Wapres : Ir.Soekarno & Mohammad Hatta
Karena situasi
politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak saling tarik ulur
kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, maka pada
tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah
satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai undang-undang dasar,
menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu.
Pada masa ini,
terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, diantaranya :
Æ Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua
MPR/DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara
Æ MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden
seumur hidup
Æ Pemberontakan Partai Komunis Indonesia
melalui Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia
5. berlakunya Pemerintahan Periode 1966-1998
(Orde Baru)
*
Lama
periode : 22 Februari 1966 – 21 Mei 1998
*
Bentuk
Negara : Kesatuan
*
Bentuk
Pemerintahan : Republik
*
Sistem
Pemerintahan : Presidensial
*
Konstitusi
: UUD 1945
*
Presiden
& Wapres : Soeharto (22 Februari 1966 – 27 Maret 1968)
Soeharto
(27 Maret 1968 – 24 Maret 1973)
Soeharto
& Adam Malik (24 Maret 1973 – 23 Maret 1978)
Soeharto
& Hamengkubuwono IX (23 Maret 1978 –11 Maret 1983)
Soeharto
& Try Sutrisno (11 Maret 1983 – 11 Maret 1988)
Soeharto
& Umar Wirahadikusumah (11 Maret 1988 – 11 Maret 1993)
Soeharto
& Soedharmono (11 Maret 1993 – 10 Maret 1998)
Soeharto
& BJ Habiebie (10 Maret 1998 – 21 Mei 1998)
Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah
menyatakan akan menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.
Namun pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang
murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan
beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan pada
fihak swasta untuk menghancur hutan dan sumberalam kita.
Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi
konstitusi yang sangat "sakral", diantara melalui sejumlah peraturan
:
Ø Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang
menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak
berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya.
Ø Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang
Referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD
1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.
Ø Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang
Referendum, yang merupakan pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
6. Berlakunya Pemerintahan Periode 1998 –
sekarang
*
Lama periode
: 21 Mei 1998 – sekarang
*
Bentuk
Negara : Kesatuan
*
Bentuk
Pemerintahan : Republik
*
Sistem
Pemerintahan : Presidensial
*
Konstitusi
: UUD 1945
*
Presiden
& Wapres : B.J Habiebie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)
Abdurrahman
Wahid & Megawati Soekarnoputri (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Megawati
Soekarnoputri & Hamzah Haz (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)
Susilo
Bambang Yudhoyono & Muhammad Jusuf Kalla (20 Oktober 2004 – 20 Oktober
2009)
Susilo
Bambang Yudhoyono & Boediono (20 Oktober 2009 – 2014)
Salah satu
tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD
1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa
Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di
tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal
yang terlalu "luwes" (sehingga dapat menimbulkan multitafsir), serta
kenyataan rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum
cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan
UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara,
kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan
negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan
kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak
mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat
structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.
C. POKOK-POKOK
BERLAKUNYA PEMERINTAHAN INDONESIA
Sejak
tahun 1945 Indonesia pernah berganti sistem pemerintahan. Indonesia pernah
menerapkan kedua sistem pemerintahan ini. Selain itu terjadi juga perubahan
pokok-pokok sistem pemerintahan sejak dilakukan amandemen UUD 1945.
1.
Pokok-pokok
sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebelum diamandemen tertuang
dalam Penjelasan UUD 1945 tentang tujuh kunci pokok sistem pemerintahan negara
tersebut sebagai berikut.
·
Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat).
·
Sistem
Konstitusional.
·
Kekuasaan
negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
·
Presiden
adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi dibawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat.
·
Presiden
tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
·
Menteri
negara ialah pembantu presiden, menteri negara tidak bertanggungjawab kepada
Dewan Perwakilan Rakyat.
·
Kekuasaan
kepala negara tidak tak terbatas
Pemerintahan
orde baru dengan tujuh kunci pokok diatas berjalan sangat stabil dan kuat.
Pemerintah memiliki kekuasaan yang besar. Sistem Pemerintahan Presidensial yang
dijalankan pada era ini memiliki kelemahan pengawasan yang lemah dari DPR namun
juga memiliki kelebihan kondisi pemerintahan lebih stabil.
Di
akhir era orde baru muncul pergerakan untuk mereformasi sistem yang ada menuju
pemerintahan yang lebih demokratis. Untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan sebuah pemerintahan
yang konstitusional(berdasarkan konstitusi). Pemerintahan yang
konstitusional adalah yang didalamnya terdapat pembatasan kekusaaan dan jaminan
hak asasi. Kemudian dilakukanlah amandemen Undang-undang Dasar 1945 sebanyak 4
kali, tahun: 1999,2000,2001,2002. Berdasarkan Konstitusi yang telah diamandemen
ini diharapkan sebuah sistem pemerintahan yang lebih demokratis akan terwujud.
2.
Pokok-pokok Sistem Pemerintahan Setelah Amandemen
·
Bentuk
negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Wilayah negara terbagi
dalam beberapa provinsi.
·
Bentuk
pemerintahan adalah republik konstitusional, sedangkan sistem pemerintahan
presidensial.
·
Presiden
adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dan wakil
presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket.
·
Kabinet
atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.
·
Parlemen
terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD). Para anggota dewan merupakan anggota MPR. DPR memiliki
kekuasaan legislatif dan kekuasaan mengawasi jalannya pemerintahan.
·
Kekuasaan
yudikatif dijalankan oleh Makamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.
·
Sistem
pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem pemerintahan
parlementer dan melakukan pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan
yang ada dalam sistem presidensial. Beberapa variasi dari sistem pemerintahan
presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut;
·
Presiden
sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR tetap
memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.
·
Presiden
dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari DPR.
·
Presiden
dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan dari
DPR.
·
Parlemen
diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak
budget (anggaran)
D. KELEBIHAN
DAN KEKURANGAN BERLAKUNYA PEMERINTAHAN DI INDONESIA
Setiap_negara_memiliki_sistem_untuk_menjalankan
kehidupan permerintahan-nya. Kedua sistem pemerintahan yang ada dan berkembang
saat ini tak lepas dari kelebihan-kelebihan dan juga berbagai kekurangan.
Setiap negara harus memahami karakteristik negaranya sebelum menerapkan sistem
pemerintahan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak menemui
hambatan-hambatan yang besar. Adapun kelebihan dan kekurangan sistem
pemerintahan di indonesia antara lain :
1.
Pemerintahan
Parlementer
a. Kelebihan Pemerintahan Parlementer
Æ Pengaruh rakyat terhadap politik yang
dijalankan sangat besar sehingga suara rakyat sangat didengarkan oleh parlemen
Æ Dengan adanya parlemen sebagai perwakilan
rakyat maka pengawasan pemerintah dapat berjalan dengan baik
Æ Pembuat kebijakan bisa ditangani secara cepat
sebab gambang terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif & legislatif.
Hal ini disebabkan kekuasaan eksekutif & legislatif berada pada satu partai
atau koalisi partai.
Æ Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan
juga pelaksanaan kebijakan publik sangat jelas.
b. Kelemahan Pemerintahan Parlementer
Æ Kabinet sering dibubarkan karena mendapatkan
mosi tidak percaya Parlemen
Æ Keberhasilan sangat sulit dicapai jika partai
di negara tersebut sangat banyak( banyak suara).
Æ Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi
jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen
dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan
eksekutif lainnya.
2. Pemerintahan Presidensial
a.
Kelebihan
Pemerintahan Presidensial
Æ Menteri tidak dapat di jatuhkan Parlemen
karena bertanggung jawab kepada presiden.
Æ Pemerintah dapat leluasa waktu karena tidak
ada bayang-bayang krisis cabinet
Æ Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya
sebab tidak tergantung pada parlemen
Æ Masa jabatan badan eksekutif lebih pasti
dengan jangka waktu tertentu. Misalkan, masa jabatan Presiden Amerika Serikat
selama empat tahun, sedangkan Presiden Indonesia lima tahun.
Æ Penyusun program kerja kabinet lebih mudah
disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.
Æ Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk
jabatan-jabatan eksekutif sebab dapat diisi oleh orang luar termasuk juga
anggota parlemen sendiri.
b.
Kelemahan
pemerintahan Presidensial
Æ Pengawasan rakyat lemah
Æ Pengaruh rakyat dalam kebijakan politik
negara kurang mendapat perhatian
Æ Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan
langsung badan legislatif sehingga dapat menimbulkan kekuasaan mutlak
Æ Sistem pertanggungjawaban kurang begitu jelas
Æ Pembuatan keputusan/kebijakan publik umumnya
hasil tawar-menawar antara eksekutif & legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas & memakan waktu yang lama.
BAB III
KESIMPULAN
Tujuan pemerintahan negara pada umumnya
didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan
negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
social. Lembaga-lembaga yang berada dalam satu system pemerintahan Indonesia
bekerja secara bersama dan saling menunjang untuk terwujudnya tujuan dari
pemerintahan di negara Indonesia.
Dalam suatu negara yang bentuk
pemerintahannya republik, presiden adalah kepala negaranya dan berkewajiban membentuk
departemen-departemen yang akan melaksakan kekuasaan eksekutif dan melaksakan
undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Apabila
semua menteri yang ada tersebut dikoordinir oleh seorang perdana menteri maka
dapat disebut dewan menteri/cabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial, dan
kabinet ministrial.
Berdasarkan pembahasan terdapat 6 kali
perubahan terhadap sistem pemerintahan Indonesia yaitu (1) Sistem Pemerintahan
di bawah UUD 1945, 18 Agustus 1945, (2) Sistem Pemerintahan Konstitusi RIS
1949, (3) Sistem Pemerintahan di Bawah UUDS 1950, (4) Sistem Pemerintahan di
Bawah UUD 1945, 5 Juli 1959, (5) Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa
Orde Baru, dan (6) Sistem Pemerintahan di Bawah UUD 1945, Masa Reformasi.
DAFTAR PUSTAKA
Tidak ada komentar:
Posting Komentar